Pasal 23 Ayat 2 Tentang Pajak

Pasal 23 Ayat 2 Tentang Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan.

Pasal 4 Pasal 5 ayat (1) Pasal 11 ayat (2) Pasal 17 Pasal 18 Pasal 18A Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undangundang tentang APBN dilakukan selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilak sanakan (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai.

UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Pasal 157 Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dan Pasal 159 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) dan.

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN …

Tentang OnlinePajak Hitung pajak otomatis PPh Pasal 21 dan pembuatan banyak ID Billing untuk kemudahan setor dan lapor pajak di satu aplikasi Lebih Lanjut → PPh Final Saatnya menyingkat waktu pengelolaan Pajak Penjualan guna memaksimalkan keuntungan bisnis Anda Lebih Lanjut → Setor Pajak Online Saatnya bekerja lebih efisien dengan eBilling OnlinePajak.

Bunyi Pasal 23 Ayat 1 2 dan 3 UUD 1945 – Pasal UUD 1945

Perbedaan Subjek Pajak Subjek pajak yang dimaksud adalah penggunaan frasa ‘jasa konstruksi’ pada kedua regulasi tersebut Pada pasal 4 Ayat 2 huruf d disebutkan dengan jelas bahwa yang digunakan adalah frasa ‘usaha jasa konstruksi’ Sedangkan pada Pasal 23 Ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh penggunaannya adalah dengan menuliskan ‘jasa konstruksi’ tanpa.